Perdagangan rempah di Nusantara meninggalkan jejak dan peradaban yang tidak bisa dilupakan. Sejarah mencatat rempah bukan sekadar komoditas semata. Namun, rempah mengandung nilai penting untuk peradaban global yang berpengaruh pada pertumbuhan laju ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
Salah satu kota yang menjadi titik penting Jalur Rempah ialah Padang. Kota ini menjadi saksi bisu era Jalur Rempah yang memberi pengaruh kuat di pantai barat Sumatra. Sumatra menjadi pintu masuk perdagangan rempah, baik secara fisik maupun dalam istilah etnografis. Sumatra merupakan tempat pertama dan sekaligus terakhir di Asia Tenggara yang ditemukan dalam perjalanan internasional. Hal ini menjadikan Sumatra jauh berbeda karena Sumatra tidak bisa menyerahkan kemerdekaan tanpa perlawanan begitu saja, pada akhir abad ke-18, ketika VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) mencoba mengadakan pertempuran kecil di sekitar pesisir Sumatra.[1]
Rempah di Sumatra mempunyai daya tarik dan menjadi komoditas penting di Minangkabau. Rempah tersebut beragam, seperti pala, gambir, gaharu, cengkeh, dan kayu manis. Ketertarikan inilah yang membuat banyak bangsa berdatangan dan singgah di kawasan Minangkabau. Selain itu, ada hal lain yang mereka sukai, yaitu karena masakan asli orang Minangkabau yang kaya akan rempah membuat cita rasa makanannya tidak bisa didustai dari lidah mereka.
Kawasan Kota Tua Padang menjadi saksi sejarah yang tidak bisa dilupakan bahwa perdagangan antarnegara pernah terjadi di sini, terutama di sekitar akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19.[2] Pelabuhan Muara yang berada di sekitar kawasan Kota Tua merupakan titik terjadinya perdagangan rempah yang diketahui pada waktu itu menjadi pelabuhan tersibuk dan diyakini sebagai titik awal perkembangan Kota Padang.[3] Pelabuhan ini pula yang menjadi pintu masuknya keragaman budaya masyarakat Padang. Keberagaman inilah yang membuktikan bahwa masyarakat Padang tumbuh dengan beragam etnik, seperti Tionghoa, India, dan Nias, serta hidup berdampingan secara harmonis.
Persoalan rempah menjadi hal menarik dalam lintasan sejarah perdagangan di Sumatra. Rempah pada masa kolonial menjadi komoditas ekspor terpenting yang tak tersaingi kala itu. Kondisi sosial, budaya, politik, dan lingkungan pada saat itu sangat kontradiktif dengan kondisi dan situasi yang dihadapi dalam dunia perdagangan saat ini. Kebijakan-kebijakan akan rempah yang dibuat dan diolah oleh negara kolonial semata-mata untuk memenuhi permintaan dari negara penjajah. Hal ini menimbulkan pengaruh dan perubahan yang cukup signifikan dengan sistem yang diterapkan oleh negara kolonial.
Perkebunan menjadi salah satu aspek penting ekonomi Indonesia pada masa kolonial. Perkebunan sebagai perpanjangan dan perkembangan agraris barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial. Sistem perkebunan ini sangat efektif untuk menghasilkan komoditas-komoditas pertanian yang diingini di pasar dunia. Perkebunan-perkebunan ini akan menghasilkan surplus dari ekspor yang begitu besar untuk kepentingan Belanda.[4]
Salah satunya adalah gambir. Perkembangan awal usaha gambir dimulai oleh rakyat. Rempah ini dianggap sebagai jenis tanaman berumur panjang yang dapat menjadi salah satu pilihan untuk ditanam. Gambir mengandung banyak zat katekin, tanin, kuersetin, flouresin, lendir, lemak, dan lilin. Gambir dikenal masyarakat sebagai pelengkap sirih. Gambir juga digunakan sebagai pelengkap pengunyahan tembakau pada awal abad ke-19. Selain itu, gambir menjadi bahan campuran pembuatan minuman keras sejenis anggur dan bermanfaat sebagai bahan pembuatan perlengkapan baju militer. Hal inilah yang membuat gambir menjadi rempah yang diburu. Gambir dikirim ke daerah Aceh, Bengkulu, dan Jawa. Di daerah Jawa, getah gambir digunakan untuk pembuatan batik, sementara itu, di daerah lain dimanfaatkan sebagai pelengkap makan sirih.[5]
Perdagangan gambir telah melahirkan kesempatan bagi orang Minang, terutama bagi yang tinggal di daerah pegunungan, untuk mendapat mata pencaharian serta ikut dalam perdagangan pada waktu itu. Tidak semua daerah di Sumatra Barat bisa ditanami gambir. Gambir tumbuh subur di Lima Puluh Kota, Sarilamak, Lubuk Tinko, Taram, Mungka, dan Halaban yang dikenal sebagai daerah penghasil gambir.
Usaha gambir yang dikelola oleh rakyat sebagai bentuk sistem kebun tersebut dikelola oleh pemerintah Belanda dalam bentuk Onderneming, yaitu sistem yang dikelola oleh beberapa daerah tertentu. Pada tahun 1850, gambir dijual bukan menurut beratnya, tetapi menurut jumlah potongannya. Diperkirakan, tiga orang dapat membuat 3.000 sampai 4.000 potong. Pada tahun 1942, harga jual gambir di Padang sekitar lima dolar Spanyol untuk 10.000 potong atau satu pikul seharga 25 dolar Spanyol. Namun, sejak komoditas ini dianggap semakin berarti, harga jualnya tidak lagi mengikuti jumlah potongan, tetapi dihitung dalam satuan Amsterdamse Pond. Selanjutnya, harga gambir mengikuti harga pasar. Selain mengikuti harga pasar, harga gambir juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah kolonial yang memberlakukan pajak uang terhadap masyarakat Sumatra Barat. Keadaan inilah yang memicu terjadinya pemberontakan oleh masyarakat Sumatra Barat terhadap pemerintah kolonial yang menindas rakyat dari eksploitasi tanaman gambir ini.[6]
Setelah penaklukan yang dilakukan Belanda terhadap Minangkabau pada tahun 1837, pemerintah kolonial mulai mencoba menutup jalur perdagangan tradisional hasil bumi ke pantai timur. Monopoli terhadap hasil bumi pun tidak bisa dilakukan. Akibatnya, muara sungai dan selat yang berdekatan dengan daerah pantai timur diblokir. Jalan setapak di sekitar anak sungai menjadi pilihan untuk mengangkut hasil bumi rakyat (Padangsche Bovenlanden) yang hanya dipikul sebelum jalur kereta api dibuat.
_________
Sumber Referensi
Rahman, F. (2019). “Negeri Rempah-Rempah: dari Masa Bersemi Hingga Gugurnya Kejayaan Rempah-Rempah”. Patanjala, 11(3).
Reid, Antony. (2010). Sumatra Tempo Doeloe “dari Marco Polo sampai Tan Malaka”. Jakarta: Komunitas Bambu.
Zed, Mestka. (2011). “Kota Padang Tempo Doeloe (Zaman Kolonial)”. Seri Monograf Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Fakultas (PKSBE). NO.6,.FIS UNP.
Putri, S. M. (2013). “Usaha Gambir Rakyat di Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 1833-1930”. Lembaran Sejarah, 10(2).
_________
[1] Antony Reid, Sumatera Tempo Doeloe dari Marco Polo sampai Tan Malaka . Jakarta: Komunitas Bambu. 2010. Hlm. 300.
[2] Mestka Zed. "Kota Padang Tempo Doeloe (Zaman Kolonial)". Seri Monograf Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Fakultas (PKSBE). NO.6,.FIS UNP. 2011
[3] Op,. Cit, Rahman, F (2019), hlm. 13
[4] Ibid, hlm. 154.
[5] Putri, S. M. (2013). "Usaha Gambir Rakyat di Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 1833-1930". Lembaran Sejarah, 10(2), Op,.Cit hal 152.
[6] Ibid, hlm. 153.
_________
Ditulis oleh Revi Handayani, M.Hum, revihandayani09@gmail.com
Editor: Editor: Dian Andika Windah & Tiya S.
Ilustrasi: Redaksi Jalur Rempah
